Risalah Kebijakan PKN Kementan, Dukung Peningkatan Produksi Pangan
BOGOR - Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan X Tahun 2024 Kementerian Pertanian resmi berakhir, Jumat (13/09). Pelatihan berlangsung dari tanggal 14 Mei hingga 13 September 2024 dilakukan secara blended learning.
Pelatihan menghasilkan policy brief atau risalah kebijakan yang berisi strategi mendukung peningkatan produksi pangan. Relevan dengan tema pelatihan yaitu Transformasi Tata Kelola Pembangunan Pertanian untuk Peningkatan Produksi Pangan.
Policy Brief terbagi dalam beberapa sub tema rekomendasi, diantaranya strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian, strategi teknologi pertanian, strategi peningkatan kolaborasi institusi serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian.
Keempat sub tema tersebut merupakan rekomendasi kebijakan yang disusun oleh peserta pelatihan untuk mendukung Kementan dalam peningkatan produksi pangan nasional.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman berkomitmen untuk menjaga kedaulatan pangan nasional, salah satunya melalui peningkatan produksi pangan.
Adapun rekomendasi kebijakan dalam strategi pengembangan SDM meliputi pengembangan kapasitas atau kompetensi SDM pertanian, khususnya penyuluh dan petani, peningkatan kolaborasi petani, penyuluh dengan institusi atau lembaga lainnya, serta peningkatan jumlah penyuluh pertanian atau petugas teknis di bidang pertanian.
Sementara itu, rekomendasi kebijakan strategi penggunaan teknologi pertanian diantaranya pengembangan kegiatan display varietas, penumbuhkembangan produsen benih di luar Jawa, penerapan inovasi budidaya baru terhadap varietas-varietas unggul.
Selanjutnya rekomendasi kebijakan strategi peningkatan kolaborasi institusi yang ditawarkan meliputi pengembangan konsep kolaboratif pentahelix serta penetapan payung regulasi.
Terakhir, rekomendasi kebijakan strategi instensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, diantaranya peningkatan investasi, kolaborasi kemitraan, program edukasi dan magang, keberlanjutan lingkungan, peran lembaga lokal, serta penguatan regulasi dan kebijakan.
Rekomendasi kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan produksi pangan nasional.
Plt. Sekretaris Jenderal Kementan, Ali Jamil, saat pelepasan peserta PKN Tingkat II, Jumat (13/09) di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), mengapresiasi dan mendukung policy brief tersebut.
“Policy brief yang dibacakan tadi sangat penting untuk mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia”, tutur Ali Jamil.
Ia pun menilai policy brief tersebut sangat mendukung dengan program-program Kementan dalam peningkatan produktivitas padi.
“Program Kementan saat ini adalah meningkatkan indeks pertanaman sawah padi, peningkatan produksi beras, salah satu caranya melalui pompanisasi”, lanjut Ali Jamil.
Lebih lanjut Ali Jamil berharap dengan adanya PKN Tingkat II ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin di bidang pertanian yang cerdas, solutif, dan kolaboratif untuk mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan kompetensi yang akan dibangun pada PKN Tingkat Il ini adalah kompetensi kepemimpinan strategis yang merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin akuntabilitas jabatannya.
“Diharapkan pelatihan ini dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukan kemampuan untuk membentuk kepemimpinan strategis dalam rangka menghadapi dinamika lingkungan organisasi mendorong perubahan organisasi yang lebih adaptif dan inovatif sesuai dengan tanggungjawab instansinya”, jelas Santi.
Meneguhkan pernyataan Santi, Kepala BBPMKP, Sukim Supandi berharap selepas pelatihan, peserta mampu membawa perubahan inovatif untuk instansinya melalui proyek perubahan yang telah dirancang dan diimplementasikan secara berkelanjutan.
PKN Tingkat II Kementan diikuti oleh 54 peserta yang berasal dari 14 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, diantaranya Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Kota Kendari, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Anambas, Pemerintah Kabupaten Tenggamus, serta Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.*
*Humas BBPMKP