Ciawi--Namanya, mungkin terdengar tidak familiar. Sindale, akronim dari Sistem Informasi Database Kedelai. Sebuah aplikasi yang dirancang oleh Muhammad Yusup, peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV) Angkatan XIV yang diselenggarakan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Ciawi, Bogor.
Aplikasi tersebut dirancang Yusup sebagai Proyek Perubahan yang merupakan tugas akhir Diklatpim. Dalam pemaparan saat Seminar Proyek Perubahan, Kamis (5/7) lalu, Yusup menjelaskan aplikasi Sindale dirancang untuk mengatasi masalah keterlambatan dan kekurangakuratan data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang akan membudidayakan kedelai.
CPCL ini menjadi sangat penting bagi pemerintah dalam menentukan daerah mana dan siapa saja yang akan mengembangkan kedelai agar target swasembada kedelai di tahun ini bisa tercapai. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, sebelumnya telah menargetkan tersedia lahan pertanaman kedelai seluas dua juta hektare di 20 provinsi
Untuk mewujudkannya pemerintah akan memberikan bantuan benih dan sarana produksi berdasarkan data CPCL yang masuk. Hanya saja, pendataan secara manual dan berjenjang sering kali dinilai lambat dan kurang akurat. Atas dasar inilah, Muhamad Yusup merancang Sindale untuk mendukung terwujudnya Swasembada Kedelai.
Sindale, menurut Yusup, merupakan sistem pengumpulan database yang lebih efisien dan efektif melalui pendekatan pengumpulan data secara online. Sistem ini terdiri dari tiga lapis data, masing-masing untuk Satuan Kerja (Satker) Pusat, Satker Provinsi dan Satker Kabupaten.
Satker Pusat yang memuat informasi data kinerja bantuan kedelai tahun 2017, data rekap usulan CPCL kedelai 2019 per kecamatan, dan data luasan per kabupaten, kecamatan, desa, juga titik koordinat lokasi bantuan serta surat pengesahan usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi. Satker Provinsi memuat rekapitulasi pelaksanaan bantuan kedelai 2018, data rekap usulan CPCL Kedelai 2019 per kecamatan, memuat data luasan per kabupaten, kecamatan, desa, titik koordinat lokasi bantuan dan surat pengesahan CPCL.
Sedangkan kabupaten, berisi informasi data rekap usulan CPCL kedelai 2019 per kecamatan dan data luasan (Ha) per kabupaten, kecamatan, desa titik koordinat lokasi bantuan serta surat persetujuan usulan CPCL dari OPD Kabupaten. Selama ini usulan CPCL kedelai bantuan pemerintah dialokasikan di areal-areal eksisting dan ditanam tumpangsari, ditanam sesuai pola tanam sehingga datanya relatif tetap, jelasnya.
Untuk mendapat pertambahan areal tanam baru, lanjut Yusup, mulai tahun 2018 dan tahun 2019, bantuan pemerintah dialokasikan pada areal yang belum pernah ditanam kedelai dan memiliki potensi yang cukup besar.
Upaya perubahan dengan merubah pola pengusulan CPCL dari pola lama yang manual ke pola baru dengan sentuhan IT diharapkan usulan CPCL kedelai dapat tersedia di akhir tahun 2018, sehingga pada saat DIPA TA 2019 mulai berlaku, kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.
Dengan pola menggunakan IT, harapannya usulan CPCL berjalan optimal jadi penyaluran bantuan pemerintah lebih cepat dan tepat, ujar Yusup.
Menurutnya, sejak aplikasi ini diuji coba, respon positf banyak bermunculan dari para user, baik satker pusat maupun satker Dinas kabupaten/kota. Salah satunya dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut yang mengakui aplikasi Sindale sangat membantu dalam entry usulan CPCL 2019, karena aplikasi ini memuat database kelompok tani spesifik kelompok kedelai.
Untuk tahap awal, aplikasi yang dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Tanaman Pangan atau melalui URL app2.pertanian.go/sindale ini akan diterapkan di lingkup pusat dan wilayah Jawa Barat. Untuk wilayah lainnya akan diterapkan pada tahap berikutnya.*** (regi; ed: mnh)