Ciawi -- Dengan jumlah Penyuluh 1392 orang yang harus melayani 327 suku yang tersebar di 28 kota, 1 kabupaten yang terdiri dari 557 distrik dan 5420 kampung di Papua dinilai tidak sebanding dengan wilayah yang harus dilayani. Apalagi dengan kebijakan otonomi khusus, pemekaran – pemekaran daerah baru dan banyak nya penyuluh yang beralih ke struktural.

“ Idealnya, satu kampung ditempatkan seorang tenaga penyuluh. Bagaimana mungkin  penyuluh – penyuluh  ini mampu menjangkau lima ribuan kampung di Papua, yang setiap tahunnya kemungkinan besar bertambah lagi dimekarkan,” Hal itu   diungkapkan Frans Nuboba Kepala Bidang Penyuluhan  Dinas Perkebunan Provinsi Papua dalam sambutannya mewakili Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Papua saat pembukaan Pelatihan Kursus Tani bagi Tenaga Teknis Provinsi Papua, di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) ,  Selasa pekan lalu. Lebih jauh Frans menjelaskan hampir semua penyuluh tersebut polivalen dan tidak ada yang merupakan penyuluh spesialis bidang perkebunan padahal sekarang Papua sedang giat – giatnya membangun perkebunan yang akan melibatkan penyuluh polivalen tersebut  sehingga  dipandang perlu para tenaga teknis dilatih bagaimana menyuluh, menyiapkan diri menyebarkan program – program penyuluhan untuk membantu mengatasi kekurangan penyuluh tersebut.  Menurutnya strategi ini diharapkan dapat mendukung model pembangunan di Papua saat ini yaitu pembangunan berbasis Kawasan dan budaya dimana setiap wilayah  memiliki komoditas unggulan yang jelas. Dengan pelatihan ini para peserta nanti akan menjadi petugas yang mengerti cara – cara menerapkan materi dilapangan dan mengembangkannya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala PPMKP Heri Suliyanto menuturkan, sesuai dengan visi Papua saat ini Papua bangkit, mandiri, sejahtera, berkeadilan,maka SDM di Papua harus terus meningkatkan informasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. “ Tidak ada alasan tidak ada signal, sekecil apapun signal yang ada manfaatkan, “ tuturnya. Lebih jauh Heri mengatakan dalam UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan ASN/PNS dituntut untuk terus meningkatkan kemampuannya baik melalui Pendidikan formal maupun non formal, non formal melalui pelatihan – pelatihan, workshop, bimtek dll. “ Tanah papua, tanah masa depan, “ Katanya. Dengan catatan mulai sekarang persiapkan dengan baik terutama pada kemampuan SDMnya lanjutnya. Tanpa itu Papua tinggal bongkahan emas, yang sekarangpun sudah mulai terkuras, Heri mengungkapkan dirinya khawatir yang menikmatinya nanti justru orang luar Papua. Untuk itu upayakan untuk bisa berlari lebih cepat melebihi wilayah lain seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan,Sulawesi. “ Jawa berlari dengan kecepatan 30 KM/jam, Kalimantan 50 KM/jam, papua harus 100 KM/jam, “ ajaknya.

Sementara Frans Nuboba berharap dengan kerjasama pelatihan yang dilakukan saat ini kedepan bisa terjalin  hubungan yang lebih baik.(regi- PPMKP)