Ciawi – Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai unit kerja non struktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, selama ini telah menjalankan fungsinya sebagai tempat interaksi para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Oleh karenanya, BPP memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian.

BPP jadi garda terdepan dalam pengawalan dan sinergi program-program pembangunan pertanian, terutama mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Pemberdayaan BPP agar semakin baik kinerjanya dan semakin lengkap fasilitasnya adalah hal wajib yang harus dilakukan Kementerian Pertanian.

Penyuluh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, Ayep Sutiana mengatakan, perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas. Selain itu, papar Ayep, peran masyarakat harus lebih aktif dalam membangun, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur tersebut. Hal yang juga harus menjadi perhatian utama adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, baik petani maupun penyuluh pertanian.

"Semua pihak yang terkait harus sungguh-sungguh mendukung, terutama dukungan anggaran dari merintah pusat dan pemerintah provinsi," ucap Ayep saat menjadi narasumber kegiatan Pelatihan Manajemen Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kecamatan di Komplek Tirta PPMKP (15/01).

Sementara itu, Widyaiswara Ahli Utama Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Winny Dian Wibawa menambahkan, kedepan BPP sebagai pusat layanan pertanian kecamatan, harus menjadi simpul koordinasi wilayah, pusat konsultasi, pusat data dan informasi wilayah. BPP juga harus menjalankan fungsi manajemen kewilayahan, tempat uji kompetensi, pusat gerakan lapangan, dan pusat basis pengembangan produksi pertanian.***(yi ) ed: mnh