BOGOR – Aparatur Sipil Negara (ASN) di era industri 4.0 dituntut dapat mewujudkan program kerja yang jelas dan professional. Untuk itu nilai-nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi atau yang disingkat dengan ANEKA menjadi penting disampaikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Demikian diungkapkan Lalu Ismail Koordinator Widyaiswara (WI) Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP). Ia mengatakan, sebelum memangku jabatan dan memasuki ranah pelayanan publik CPNS harus mengetahui, memahami dan menerapkan pentingnya nilai-nilai ANEKA.

“Nilai – nilai ANEKA adalah bekal dan pondasi awal bagi CPNS untuk berperan aktif dan bertanggungjawab dalam menjalankan setiap tugas, fungsi, dan peran ASN pada masyarakat,”ujarnya disela kegiatan Seminar Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Gol. III Jum’at (12/7).

Ia mengatakan, ANEKA merupakan lima poin utama pengembangan materi Latsar yang menggunakan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (PerkaLAN) No. 12 tahun 2018 yang menjelaskan bahwa Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Kompetensi yang dimaksud diukur berdasarkan kemampuan yaitu menunjukkan sikap perilaku bela negara.

Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.

Sementara struktur kurikulum terdiri dari kurikulum pembentukan karakter PNS dan Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas terdiri dari agenda sikap perilaku Bela Negara, agenda nilai–nilai dasar PNS, agenda kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan agenda habituasi.

Sebagai informasi PPMKP tahun 2019 mendapat amanah melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Kementerian Pertanian sebanyak 804 orang yang terbagi dalam 21 angkatan dan 10 angkatan terdiri dari 400 CPNS Golongan III Non Kementerian Pertanian (RG/PPMKP)