Ciawi—Kementerian Pertanian mendorong penumbuhan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) sebagai upaya mengatasi keterbatasan jumlah penyuluh di lapangan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Momon Rusmono saat membuka Diklat Leadership bagi Kepala BPP Kalimantan Barat di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Senin (6/11) lalu.

Menurutnya, Posluhdes bisa menjadi kelembagaan penyuluhan yang menjadi ujung tombak penyuluhan pertanian di setiap desa yang ada. Pos penyuluhan di tingkat desa ini sifatnya non struktural yang dimiliki dan dikelola oleh pelaku utama dan pelaku usaha pertanian di desa itu.

“Keuntungan adanya Posluhdes adalah mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga penyuluhan swadaya. Ini akan meringankan tugas para penyuluh pertanian yang ada di lapangan, karena jumlah penyuluh yang memang terbatasnya,’’ papar Momon.

Saat ini, menurut Momon, ada sekitar 32 ribu penyuluh pertanian yang bertugas di lapangan. Jumlah ini tidak memadai untuk melakukan penyuluhan di 74 ribu desa yang ada di Indonesia.

“Oleh karena itu, saya memberikan tugas tambahan untuk para peserta pelatihan di sini, selain memperkuat kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan dan menyukseskan UPSUS, semuanya harus menumbuhkembangkan Posluhdes di wilayah binaannya,” tegas Momon.

Keberadaan Posluhdes selain akan menghidupkan kegiatan penyuluh di desa, juga akan mendorong lahirnya penyuluh pertanian swadaya. Dengan bimbingan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan penyuluh pertanian setempat, para penyuluh swadaya ini akan menjadi bagian dari keberhasilan penyuluhan di tanah air.

Selain itu, Momon Rusmono juga berpesan agar kepala BPP berupaya memperkuat kelembagaan BPP menjadi sumber basis data, basis kunjungan maupun sentra aktivitas pelatihan di tingkat kecamatan. Dengan demikian nantinya BPP akan menjadi simpul pengembangan penyuluhan di daerah.

Di tempat yang sama, Kepala PPMKP, Heri Suliyanto mengungkapkan bahwa langkah awal untuk meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian adalah menarik minat petani untuk menjadi penyuluh swadaya. Langkah ini, lanjut Heri, harus disertai dengan penumbuhan Posluhdes sebagai basis aktivitas para penyuluh swadaya di desa.

Langkah berikutnya adalah meningkatkan kapasitas penyuluh melalui Pendidikan dan pelatihan secara intensif. “Untuk meningkatkan kapasitas penyuluh, maka dilakukan pelatihan dengan sistem jemput bola, yakni dengan pola para widyaiswara yang mendatangi BPP untuk mengadakan pelatihan di sana,” ucap Heri.

Diklat Leadership bagi Kepala BPP Provinsi Kalimanatan Barat sendiri menjadi salah satu upaya peningkatan kapasitas kepemimpinan dan manajerial  bagi Para Kepala BPP dalam mengelola Lembaga penyuluhan. Kegiatan ini berlangsung sejak 6 November hingga 11 November 2017 dan diikuti 30 Kepala BPP dan Mantri Tani yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. *** (mnh)