Ciawi – Arah kebijakan Kementerian Pertanian saat ini adalah mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, untuk mencapainya maka diperlukan terobosan-terobosan kebijakan yang fokus pada pangan strategis dalam hal kebijakan atau regulasi, infrastruktur dan investasi, produksi, tata niaga, serta ekspor.
Hal tersebut diungkapkan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Justan Riduan Siahaan, dalam ceramah integritas yang disampaikan kepada peserta Diklat PIM IV Angkatan XIII dan XIV Kementerian Pertanian, Selasa (20/2).
Justan mengatakan, implementasi program terobosan Kementerian Pertanian sampai dengan saat ini yaitu pengadaan alat mesin pertanian sebanyak 180 ribu unit, asuransi pertanian seluas 674.650 ha, pembuatan embung sebanyak 3.771 unit, penyediaan benih unggul (padi, jagung, kedelai, cabai, bawang, dll) seluas 7 juta ha, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 3.05 juta ha. Selain itu, penyediaan lumbung pangan perbatasan di 5 provinsi, penciptaan integrasi jagung sawit 233 ribu ha, pengendalian impor, peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 1.73, pengembangan lahan rawa lebak seluas 367 ribu ha, pelaksanaan SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) lahir 1.5 juta ekor, dan pembangunan Toko Tani Indonesia sebanyak 1.218 unit.
Di sektor birokrasi, hingga awal tahun 2018, menurut Justan, Kementerian Pertanian sudah melakukan Lelang Jabatan (Demosi dan Mutasi) sebanyak 1.293 orang. Penataan SDM dan manajemen seperti lelang jabatan, reward dan punishment, monitoring dan evaluasi harian, lepaskan ego-sektoral, sapu bersih pungli, serta satgas bersama KPK, KEJAGUNG, POLRI, dan BPKP menjadi salah satu bagian dari program terobosan dalam upaya pembangunan integritas di Kementerian Pertanian .
Menurutnya, integritas pegawai Kementerian Pertanian bisa terbangun karena peran integritas pimpinan dalam sistem pengendalian internal sehingga mampu menciptakan iklim koordinasi sektoral atau daerah yang kondusif. Regulasi menguatkan ketersediaan lahan, pendidikan mengarah siswa jadi petani, inovasi alsintan atau inventor bibit unggul, anggaran pertanian memadai, standar kerja dan kompetensi tinggi, serta single salary diterapkan menjadi skenario Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045.
“Sebagai generasi muda pertanian, peserta Diklat PIM IV Angkatan XIII dan XIV Kementerian Pertanian diharapkan memberikan pelayanan yang prima dan bebas pungli guna mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani,” ucap Justan.*** (yi)