Ciawi--Era mendatang adalah yang penuh perubahan yang sulit untuk diprediksi.  Era yang disebut-sebut sebagai era disruptif, penuh dengan kompleksitas persoalan dan ketidakpastian. Sehingga dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dan mengambil peluang dari kondisi tersebut. Hal tersebut membutuhkan agen-agen perubahan yang juga berada di sektor birokrasi pemerintahan.

Demikian diungkapkan Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Heri Sulyanto, saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV) di Komplek Bumi PPMKP, Ciawi, Selasa (24/7).

Menurutnya dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan pelaksananya telah mengatur kewajiban ASN untuk meningkatkan kapasitasnya secara kontinyu. Setiap ASN memiliki hak sekaligus kewajiban untuk meningkatkan kompetensinya setara dengan 20 jam berlatih setiap tahunnya.

Hal itu, menurut Heri, sebagai upaya peningkatan kapasitas, selain untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan di era terbaru. Apalagi sebagai pimpinan setingkat pengawas yang sebelumnya disebut eselon IV, tentu kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi terbaru menjadi sangat penting.

Melalui Diklatpim yang sedang diikuti ini, Heri mengharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin perubahan yang mampu mengelola birokrasi lebih baik lagi. Pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi negara yang besar dan disegani dunia.

Secara Umum, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi negara yang sangat berpengaruh di dunia. Sebuah lembaga jasa profesional terkemuka, Pricewaterhouse Cooper (PWC) memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan perekonomian terkuat di tahun 2030. Indonesia diperkirakan ada di peringkat kelima setelah China, Amerika Serikat, India dan Jepang.

Tentu saja, papar Heri, bukan perkara mudah untuk mewujudkan prediksi tersebut, namun bukan hal yang juga mustahil. Tahapannya bermula dari penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Presiden Joko Widodo, menurut Heri, telah mencanangkan untuk memfokuskan pada pembangunan Sumber Daya Manusia mulai tahun 2019 nanti.

Pemerintah juga telah menargetkan agar pada peringatan kemerdekaan ke-100, atau pada tahun 2045, Indonesia sudah bisa menjadi lima besar dunia. "Bahkan, dalam waktu yang lebih singkat, tujuh tahun lagi, yakni pada 2025, Presiden bahkan telah mencanangkan Indonesia hadir dengan birokrasi yang berkelas dunia," ucap Heri.

Oleh karenanya, saat ini dibutuhkan ASN yang tidak hanya bisa beradaptasi dengan zaman yang penuh gejolak (volatility), penuh ketidakpastian (uncertanity), rumit (complexity) dan serba tidak jelas (ambiguity), namun ASN yang bisa jadi unggul dan terbaik di era VUCA ini.

Heri menambahkan, para peserta Diklatpim harus bisa memanfaatkan momen pelatihan tersebut menjadi sarana untuk mengasah kemampuan dan mengembangkan potensi kepemimpinan sekaligus membangun jejaring kerja yang solid. "Kekuatan untuk bisa unggul di masa depan tidak hanya bergantung dari kemampuan seseorang, tetapi bagaimana kemampuannya dalam membangun jaringan," pungkas Heri.*** (mnh)