Ciawi—Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Heri Suliyanto secara resmi menutup Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Angkatan I, II dan III di Komplek Bumi PPMKP Ciawi, Bogor, Rabu (18/7). Sebanyak 120 peserta yang berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dinyatakan lulus.

Menurut Ketua Penyelenggara Latsar CPNS, Lebu, peserta berhasil menyelesaikan serangkaian kegiatan yang telah dimulai sejak 4 Februari lalu dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi yang terdiri dari aspek akademik, rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi, aspek sikap dan perilaku, serta penguatan kompetensi bidang tugas, seluruh peserta dinilai memenuhi standar kelulusan. “Peserta yang lulus dengan predikat memuaskan berjumlah 118 orang, dan yang lulus dengan predikat sangat memuaskan berjumlah 2 orang,” ucapnya.

Dalam amanatnya, Kepala PPMKP, Heri Suliyanto menyatakan keberhasilan menyelesaikan Latsar merupakan tahap awal karir di birokrasi pemerintahan. Kelulusan dari Latsar adalah modal dasar untuk ditetapkan sebagai PNS secara penuh. Tentu saja, tambah Heri, dengan segala konsekuensi dan tanggung jawabnya.

“Sebagai PNS, Saudara punya tanggung jawab sebagai pengawal dan pelaksana kebijakan publik, sekaligus berperan sebagai pelayan publik,” papar Heri.

Untuk melaksanakan peran tersebut, papar Heri, mindset bahwa birokrat harus dilayani harus diubah, birokratlah yang harus melayani kepentingan publik. Meskipun di zaman Kolonial Belanda, pegawai pemerintah atau Ambtenaar memiliki kedudukan sosial yang tinggi yang biasanya dilayani oleh masyarakat, namun di era sekarang hal itu tidak berlaku lagi.

Ciri PNS di era milenial ini, menurut Heri, harus menampilkan ciri generasi Zaman Now. Generasi yang kreatif, inovatif dan penuh semangat. Generasi inilah yang harus membuktikan apakah kualitas birokrasi Indonesia bisa berkelas dunia di tahun 2025, seperti yang telah dicanangkan sebelumnya.

“Di masa itu, kualitas bagus saja tidak cukup, tapi harus excellent, harus superior. Jika ingin birokrasi Indonesia berkelas dunia,” ucap Heri.

Dalam penutupan diklat yang dihadiri pejabat dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi Kemenkopulhukam, dan Pejabat Kepegawaian LKPP, terpilih dua peserta dengan nilai tertinggi. Kedua peserta itu adalah Rima Melati Anggraeni dari BPKP dan Sri Utami Ningsih dari LKPP. Mereka meraih predikat sangat memuaskan dengan nilai di atas 90,01.*** (mnh)