Oriesi PPPK BBPMKP Perkuat Kompetensi ASN Dukung Swasembada Pangan
Bogor – Kementerian Pertanian terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Kurikulum II Lingkup Kementerian Pertanian, yang diikuti oleh 20 orang PPPK Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) secara daring pada 6–7 Juli 2026.
Orientasi ini merupakan tahapan penting bagi PPPK yang baru diangkat sebagai ASN untuk memahami nilai-nilai dasar ASN, budaya kerja organisasi, serta peran strategis dalam mendukung pembangunan pertanian nasional. Melalui pembekalan tersebut, peserta diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang profesional sekaligus menjadi bagian dari transformasi birokrasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh teknologi maupun sarana produksi, tetapi juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
"Pertanian saat ini bukan lagi sektor tradisional. Pertanian adalah bisnis besar yang menjanjikan dan membutuhkan anak-anak muda yang kreatif, inovatif, serta menguasai teknologi. Kalau pangan kuat, bangsa juga akan kuat," tegas Mentan Amran.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi aparatur merupakan investasi strategis dalam membangun birokrasi yang profesional sekaligus mendukung percepatan pembangunan pertanian.
"Kementerian Pertanian terus berkomitmen mencetak sumber daya manusia pertanian yang adaptif, profesional, dan mampu menjadi penggerak pembangunan pertanian di daerah masing-masing," ujar Arsanti.
Sementara itu, Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, menyampaikan bahwa orientasi PPPK menjadi momentum awal bagi ASN baru untuk memahami budaya kerja Kementerian Pertanian sekaligus membangun integritas, profesionalisme, dan semangat melayani masyarakat.
"Orientasi ini bukan sekadar memenuhi tahapan pengembangan kompetensi, tetapi menjadi fondasi bagi PPPK untuk memahami peran dan tanggung jawab sebagai ASN. Kami berharap seluruh peserta mampu menginternalisasi nilai-nilai BerAKHLAK serta memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pembangunan pertanian," ujarnya.
Pelaksanaan orientasi dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur (OSDMA) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Nurwahida, pada Senin (6/7). Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa orientasi menjadi bekal awal bagi PPPK untuk memahami organisasi, tugas dan fungsi ASN, serta menginternalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta memperoleh materi mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, visi dan misi organisasi, tugas dan fungsi unit kerja, pengenalan jabatan, administrasi kepegawaian, manajemen kinerja, nilai dasar ASN BerAKHLAK, serta etika dan budaya kerja. Materi tersebut menjadi bekal penting bagi PPPK dalam menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sebanyak 20 orang PPPK BBPMKP mengikuti seluruh rangkaian orientasi dengan antusias sebagai bagian dari penguatan kapasitas ASN baru. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta mampu mengoptimalkan perannya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan pertanian yang maju, mandiri, modern, dan berkelanjutan.
Orientasi PPPK menjadi salah satu langkah nyata Kementerian Pertanian dalam menyiapkan aparatur yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing sebagai penggerak transformasi pertanian Indonesia. Dengan ASN yang semakin kompeten dan profesional, Kementerian Pertanian optimistis target swasembada pangan dapat diwujudkan melalui birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.