Posted in Berita on Mar 26, 2017.

Jakarta--Upaya pengendalian harga gabah ketika musim panen tiba terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Program Serap Gabah Petani (Sergap) adalah bukti bahwa Pemerintah hadir di tengah petani untuk memberikan solusi yang efektif. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman pada acara Akselerasi Serap Gabah Petani di Lapangan Upacara, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Minggu (26/3).

"Sergap merupakan solusi efektif memotong rantai pasok tata niaga, menjamin produk petani dibeli, melindungi harga gabah petani dan memperkuat stok cadangan beras pemerintah, ini merupakan bukti bahwa pemerintah hadir di tengah petani," ucap Amran.

Menurut Amran, Sergap mampu mengubah serapan gabah/beras dari 2.000 ton/hari menjadi  8.000 ton/hari hanya dalam waktu satu minggu meningkat 400 persen. Meski demikian, dengan peningkatan produksi padi sekaligus untuk mengamankan gabah dengan kadar air 26-30 persen agar tetap dibeli dengan harga Rp3.700/kg, perlu ada upaya akselerasi Sergap.

Amran juga mengatakan jika Sergap ini bukan hanya persoalan serap gabah saja, didalamnya ada kehormatan negara. "Ini levelnya sudah naik, ini kehormatan Indonesia di mata dunia. Melalui pangan kita bisa terhormat di mata dunia. Bahwa Indonesia tidak impor beras dari negara lain," tegasnya.

Hal tersebut dibuktikan dengan kedatangan Delegasi Badan Pangan Dunia (FAO) yang menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Indonesia karena sudah berhasil tidak mengimpor beras.

"Ini merupakan kehormatan generasi kita, anak cucu kita, bahwa pada tahun 2016, 2017 bahkan 2019 dan seterusnya, kita tidak impor beras,"ucap Amran.

Dengan capaian tersebut, negara-negara yang selama ini jadi langganan impor seperti Tahiland dan Vietnam menjadi kerepotan karena pasar berasnya menurun.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 1500 orang ini, hadir pula Asisten Teritorial KASAD, Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak, Direktur Pengadaan Bulog, Tri Wahyudi, Direktur SDM, Wahyu Suparyono, jajaran Eselon I Kementan, TNI, para kepala dinas pertanian provinsi, dan mitra Bulog. (***regi; ed: mnh)