Pekanbaru - Pemerintah terus berupaya optimalkan penghasilan petani kelapa sawit di Provinsi Riau. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memberikan Pelatihan Administrasi dan Keuangan.
Komoditi kelapa sawit di Provinsi Riau seluas 3,38 juta hektar. Itu menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan. Luasan perkebunan kelapa sawit itu nomor satu di Indonesia yang luasnya mencapai 16,8 juta hektar setara 20,08 persen.
Untuk itu, pemerintah lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) memberikan pelatihan kepada 58 petani di Provinsi Riau.
Di pelatihan, BPDP-KS menggandeng Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor, dan UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian.
Kegiatan dibuka Kepala PPMKP Ciawi, Ir.Yusral Tahir, M.Agr yang dihadiri Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Ir. Zulfadli. Untuk pemateri, yakni pengajar TIM Widyaiswara dari PPMKP Ciawi dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau digelar dari 23 hingga 27 Agustus 2022 di Pekanbaru.
Kurikulum pelatihan terbagi tiga kelompok, yakni kelompok dasar, inti, dan penunjang. Materi untuk kelompok dasar adalah Kebijakan Pengembangan SDM Pertanian dan Kebijakan Program Pengembangan Kelapa Sawit di Provinsi Riau.
Materi untuk kelompok inti yakni, Pembukuan, Administrasi Keuangan, Pengelolaan Kredit (Pengajuan dan Pengembaalian), Penyusunan Proposal Usaha, Admnistrasi Produksi, Mekanisme Penetapan Harga TBS, dan Pengelolaan Simpan Pinjam. Terakhir, materi Kelompok penunjang yaitu, BLC (Building Learning Commitment), Overview dan Integrasi.
Kepala PPMKP Ciawi, Ir.Yusral Tahir, M.Agr mengatakan, kelembagaan bagi petani sangat penting dan petani perlu berkelompok. Kelembagaan ini tidak cuma untuk komunitas petani kelapa sawit tapi untuk komunitas petani lainnya.
"Kalau kita sendiri-sendiri, individualis, harga bukan petani yang tentukan. Satu hal yang aneh, petani kita yang menanam, mengerjakan, memupuk. Tapi yang menentukan harga bukan petani, tapi tengkulak (di tingkat lokal)," ujarnya seperti dilansir dari website resmi Pemprov Riau, pada Sabtu (27/8).
Untuk itu, BPDP-KS bersama PPMKP Ciawi terus berupaya membantu agar petani bisa menganalisa hasil usaha. Sehingga uang yang diterima petani bisa digunakan untuk usaha yang terprogram.
"Pelatihan ini diikuti 58 orang pekebun yang berasal dari Kabupaten Pelalawan sebanyak 31 orang dan Kabupaten Kampar sebanyak 27 orang. Bagaimanapun petani perlu pengetahuan pelatihan Administrasi dan Keuangan," ujarnya.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mengatakan, Kementan RI menyadari peran sawit menjadi penyumbang devisa negara dari nilai ekspor yang terus meningkat.
Sawit kata Dedi, sebagai penggerak perekonomian daerah, menyerap tenaga kerja dan mendukung pengentasan kemiskinan di perdesaan.
“Pada 2018, luas perkebunan sawit mencapai 14,7 juta ha dan 6 juta hektar setara 40,9 persen di antaranya, merupakan perkebunan sawit rakyat,” ulas Dedi.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulfadli sambut baik atas dilaksanakannya kegiatan tersebut. Pelatihan itu guna mendukung upaya pemerintah dalam menjaga peran perkebunan kelapa sawit pekebun secara berkesinambungan.
Saya sadari banyak kendala dihadapi untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pengembangan sektor perkebunan yang berkelanjutan.
"Konsep-konsep pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan petani, secara bertahap terus diupayakan. Solusinya, antara lain dengan memberikan pelatihan teknis maupun non teknis kepada para petani," bebernya.
Tidak bisa dipungkiri, perkebunan kelapa sawit merupakan penggerak utama a
tau pilar utama ekonomi Riau, karena sebarannya yang sangat luas dan melibatkan 823.026 Kepala Keluarga petani dari data tahun 2019 lalu.
Jika diasumsikan 1 Kepala Keluarga terdiri dari 4 orang, maka sekitar 3,37 juta orang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan setara 52,7 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Riau yang sebanyak 6,8 juta orang.
Dijabarkan Zulfadli, melihat luasnya kawasan perkebunan rakyat di Provinsi Riau, pemerintah punya tugas untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para petaninya. Sehingga tujuan akhirnya mampu mewujudkan kesejahteraan petani dan terus meningkat dari waktu ke waktu.
"Saya yakin kegiatan pelatihan ini memberi manfaat dalam meningkatkan sistem tata kelola administrasi dan keuangan pada kelembagaan pekebun yang berkesempatan mengikuti pelatihan ini," jelasnya.
Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, di masa mendatang sawit menjadi pilihan yang diorientasikan pada bahan bakar nabati yang sudah dikembangkan menjadi energi baru terbarukan.
Untuk itu penting diversifikasi produk sawit, yakni membangun agenda perkebunan menjadi sumber kehidupan bagi perkebunan yang lebih besar bermanfaat atau berdampak pada kesejahteraan petani atau pekebun sawit, sebutnya.