Posted in Berita on Mar 24, 2017.

Jakarta—Sebagai kota terbesar di Indonesia sekaligus ibu kota negara, Jakarta memiliki masalah yang sangat kompleks. Pengelolanya dituntut untuk bisa menjalankan manajemen pemerintahan kota yang efektif. Di Balai Kota-lah para pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengendalikan pelaksanaan pemerintahan di kota yang telah berdiri sejak tahun 1527 ini. Tidak salah jika ada yang menyebut balai kota sebagai jantungnya ibu kota.

Di tempat ini pula peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat Pim IV) Angkatan X melakukan benchmarking. Kegiatan benchmarking yang diadakan selama dua hari (22-23/3) ini merupakan bagian kegiatan diklat untuk membandingkan dan mengukur kegiatan yang dilakukan di suatu instansi yang terbaik di kelasnya, sehingga peserta bisa mengadopsi keunggulan-keunggulan yang ada.

Instansi pertama yang dikunjungi peserta adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta. Di instansi ini para peserta menadapatkan penjelasan mengenai sistem yang digunakan dalam penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai dari tahap perencanaan hingga sistem evaluasinya.

Dalam sambutannya, Sekretaris Bappeda, Dewi Rustiowati, mengungkapkan pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi solusi untuk melakukan manajemen pekerjaan menjadi lebih cepat, tepat dan transparan. “Masyarakat bisa melihat dan memberi masukan atas program yang disusun oleh Pemerintah Provinsi secara cepat dan tepat,” paparnya.

Setelah mendapat penjelasan mengenai sistem perencanan berbasis IT yang digunakan dalam menyusun dan melaksanakan APBD, peserta mengunjungi pusat pemantauan Kota yang disebut Jakarta Smart City. Integrasi berbagai aplikasi berbasis IT ditampilkan di tempat ini.

Instansi yang menjadi tempat benchmarking berikutnya adalah Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok. Di tempat ini peserta berdiskusi dengan pengelola karantina pertanian terkait inovasi-inovasi yang dihasilkan untuk meningkatkan kinerja dan layanan kepada konsumen. Salah satu layanan unggulan yang dipaparkan BB Karantina Tanjung Priok adalah penggunaan PrioQ-Klik, sebuah layanan berbasis IT untuk para pemohon sertifikat dan perijinan perkarantinaan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Penerimaan menjadi tempat benchmarking di hari berikutnya. Di kantor yang beralamat di Jl. Wahidin II Jakarta ini, peserta berdialog dengan pengelola terkait inovasi layanan yang dikembangkan di tempat tersebut. (***mnh)